Book Now! For your Prime Location

Indo Water 2018 Surabaya

Incorporating with

International Pavilion

Kementerian ESDM Sebut Serapan Alokasi Biodiesel Baru 4,78%

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengatakan implementasi penggunaan campuran biodiesel dalam bahan bakar minyak jenis Solar belum sesuai harapan.

Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas mengenai mandatori biodiesel di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/7/2018). Ratas dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, terutama menteri bidang ekonomi.

Terkait hal ini, Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andriah Feby Misnah menyebutkan saat ini serapan alokasi biodiesel bersubsidi untuk periode Mei-Oktober 2018 masih sekitar 4,78%.

Namun, angka tersebut bukanlah angka realisasi yang final. Sebab, terangnya, angka tersebut hanya didasarkan pada data dari tagihan badan usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang diverifikasi Kementerian ESDM.

"Bisa jadi penyerapan di atas angka tersebut karena sudah disalurkan tapi mereka belum menagihkan," ujar Feby kepada Bisnis, Jumat (20/7).

Adapun alokasi yang disalurkan oleh badan usaha BBN untuk periode Mei-Oktober 2018 adalah sebesar 1,456 juta kiloliter (KL).

Menanggapi pernyataaan Presiden Jokowi, dia menuturkan belum optimalnya penggunaan B20 karena sektor non Public Service Obligation (PSO) hingga saat ini belum turut menerapkan. Padahal, rencananya perluasan ke sektor non PSO, yakni pertambangan, akan diterapkan pada pertengahan tahun ini.

"Yang baru menerapkan kan di PSO saja. Yang non PSO belum," ungkap Feby.

Rencana perluasan tersebut masih menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres). Saat ini, Kementerian ESDM mengaku tengah mengkaji revisi regulasinya.

"Setelah Perpres kan perlu penyesuaian Peraturan Menteri (Permen). Semoga secepatnya," ucapnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan tengah mendorong mendorong PT PLN (Persero) untuk mengganti seluruh pembangkit dieselnya menggunakan 100% minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar. Hal tersebut untuk mencapai porsi energi baru dan terbarukan (EBT) 23% pada 2025.

Dia mengakui untuk mencapai target tersebut bukanlah hal yang mudah. Apalagi, bauran EBT sekarang baru mencapai sekitar 13%.

Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dioperasikan oleh PLN tercatat sekitar 3.200 megawatt (MW). Menurut Jonan, bila seluruh PLTD tersebut menggunakan kelapa sawit maka peningkatan bauran EBT akan cukup signifikan.

“Kalau bisa dilakukan itu dalam lima tahun, EBT nambahnya 5% dari kapasitas sekarang,” sebutnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/7).

Jonan menilai penggunaan 100% minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar seharusnya tak lagi menjadi kendala. Sebab, saat ini sudah cukup banyak teknologi yang bisa mendukung implementasi rencana tersebut.

Selain meningkatkan bauran energi EBT, langkah ini juga sebagai solusi untuk menyerap produksi CPO dalam negeri. Untuk pembangkit sebanyak 3.200 MW, konsumsi CPO diperkirakan dapat mencapai 4,5 juta-5 juta KL.

“Itu lebih besar dari program B20 saat ini,” tambahnya.

Source: bisnis.com

Mandatori B30 Diprediksi Mampu Kurangi Konsumsi Solar Hingga 9 Juta KL

Bisnis.com, JAKARTA -- Penerapan program campuran biodiesel 30% (B30) diperkirakan mampu mengurangi konsumsi bahan bakar jenis Solar hingga 9 juta kiloliter (KL) per tahun.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan konsumsi solar dalam negeri saat ini mencapai sekitar 32 juta KL per tahun. Sebanyak 30% dari jumlah tersebut atau 9 juta KL akan digantikan dengan minyak kelapa sawit.

“Mungkin sekitar 8,1-8,2 juta ton,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Menurut Dadan, ketersediaan minyak sawit dalam negeri sekarang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan penerapan program B30. Hal ini mengingat kapasitas produksi bahan bakar nabati dalam negeri sudah mencapai 12 juta KL.

“Kapasitas 12 juta KL yang dibutuhkan 9 juta KL, cukup untuk B30. Malah sisa 3 juta KL,” sebutnya.

Terkait rencana percepatan penerapan B30 pada tahun depan, Kementerian ESDM menyatakan pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan bahan baku tapi juga kesiapan mesin dari industri.

Beberapa usulan pelaku industri juga akan menjadi pertimbangan pemerintah, seperti cara pencampuran biodiesel.

“Cara mencampurnya juga harus siap. Kalau biodieselnya bagus, BBM bagus, tapi cara mencampurnya tidak benar, disimpan tidak benar, itu juga pengaruh. Teman-teman di Komite Teknis Bionergi sudah menyusun dan menerapkan untuk pedoman handling biodiesel," ungkap Dadan.

Kementerian ESDM telah menjadwalkan pelaksanaan uji jalan atau road test penggunaan campuran biodiesel 30% (B30) mulai bulan depan. Road test akan berlangsung selama enam bulan, yakni Agustus 2018-Maret 2019.

Rencananya, uji coba akan dilakukan dengan jarak tempuh 40.000 kilometer (km) dengan rute Serpong-Tol Jagorawi-Puncak-Cianjur-Padalarang-Cileunyi-Bandung-Lembang-Subang-Cikampek-Pamanukan-Karawang-Cibitung-Serpong.

Bila hasil road test dinyatakan berhasil, pemerintah akan melakukan review dan finalisasi spek SNI biodiesel yang diperkirakan berlangsung Januari-Mei 2019.

Source: bisnis.com

RUU Sumber Daya Air Bisa Ganggu Investasi di Dalam Negeri

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha air minum dalam kemasan (AMDK) menilai pengesahan draf Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) akan mengganggu iklim investasi di Tanah Air.

Rachmat Hidayat, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Air Minum dalam Kemasan (Aspadin), menuturkan dalam draf RUU SDA, bisnis AMDK hanya mungkin dilakukan jika bekerja sama dengan badan usaha milik negara maupun daerah atau badan usaha milik desa (BUMN, BUMD atau BUMDes).

“Artinya ini akuisisi oleh negara [melalui paksaan undang-undang]. Itu nasionalisasi. Dalam draf  RUU SDA pasal 51 ayat 1 menyamakan bisnis AMDK dengan air pipa sehingga harus diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, atau BUMDes,” kata Rachmat, Rabu (25/7).

Dalam Undang-undang Penanaman Modal yang berlaku, nasionalisasi hanya dapat dilaksanakan jika keadaan memaksa dan harus dilakukan dengan harga pasar. Selain itu, perusahaan dapat menolak dengan membawa permasalahan ke arbitrase internasional.

“Apa pemerintah mau berurusan arbritrase dengan 900 perusahaan AMDK. Kalau perusahaan bersedia akuisisi, apa ada uangnya,” katanya.

Rachmat mengatakan, saat ini volume bisnis air minum mencapai kurang lebih Rp50 triliun per tahun. Dengan valuasi wajar yang biasa digunakan 12 kali, pemerintah harus merogoh kocek Rp600 triliun untuk melakukan akuisisi terhadap seluruh perusahaan AMDK.

“Sekarang pertanyaannya apa uangnya ada? Bukankah uang sebanyak itu lebih baik digunakan untuk membangun infrastruktur air pipa yang sekarang baru 30%,” katanya.

Menurutnya, sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan China tidak mengatur bisnis AMDK seperti yang tercantum dalam RUU SDA tersebut.

Dia menuturkan, kehadiran swasta tetap perlu diatur dan tidak diberikan kebebasan seluas-luasnya. Namun, pengaturan tersebut diharapkan tidak sampai mengganggu iklim bisnis.

Asosiasi sudah menyampaikan dampak berlakunya aturan ini kepada DPR maupun Presiden sejak panitia penyusunan bekerja pada April 2017. Permohonan audiensi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memberikan masukan juga sudah diajukan oleh asosiasi.

“Namun, sampai sekarang belum pernah diundang untuk membahas RUU ini,” katanya.

Menurut data Aspadin, saat ini bisnis AMDK menyerap 50.000 tenaga kerja langsung melalui lebih dari 900 perusahaan. Industri ini menyumbang 3,3% produk domestik bruto serta melibatkan 250.000 tenaga kerja tidak langsung sepanjang rantai pasoknya

Sumber: bisnis.com

Exhibition Hours

Wed, 17 July   : 10.00 - 18.00
Thu, 18 July    : 10.00 - 18.00
Fri, 19 July      : 10.00 - 17.30

Venue:
Jakarta Convention Center
Jakarta - Indonesia

Contact us

PT Napindo Media Ashatama

Jl. Kelapa Sawit XIV Blok M1 No.10, Komplek Billy Moon Pondok Kelapa
Jakarta 13450, Indonesia

Tel: +6221 8650962, 8644756 8655785
Fax: +6221 8650963
Email:
info@indowater.com

© 2018 Indo Water Expo & Forum. All Rights Reserved. Organised By PT Napindo Media Ashatama